Komisi VII Kunjungi PT. Vale Indonesia Tbk

30-06-2014 / KOMISI VII

Panitia Kerja Mineral dan Batubara (Panja Minerba) Komisi VII DPR RI mengunjungi lokasi pertambangan nikel PT.Vale Indonesia di Sorowako, Provinsi Makasar, untuk melihat progres dari renegosiasi yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan pihak PT.Vale Indonesia.

”Komisi VII menghargai proses negosiasi yang boleh dibilang mulus dibandingkan industri serupa di tempat lain, seperti Newmont maupun Freeport yang hingga saat ini belum ada titik temu,” kata Satya Yudha, saat memimpin kunjungan tersebut, Rabu (26/6) .

Satya Yudha menjelaskan bahwa ada 6 poin strategis hasil renegosiasi, mulai dari penciutan luas lahan, penggunaan lokal konten, reklamasi, pengembangan masyarakat, menaikkan royalty, dan melakukan divestasi, menurutnya 6 poin tersebut telah berhasil diselesaikan antara vale dengan pihak pemerintah.

Namun demikian, masih ada tugas atau beban dari pemerintah agar apa yang telah sepakati itu bisa menjadi langkah-langkah yang dikehendaki, termasuk apabila nanti telah disepakati perjanjian tersebut maka proses divestasi sudah bisa dijalankan 20% bisa dijual ke publik dan 20%  lagi kepada pemerintah Indonesia. ”Ada 40% yang di divestasi,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskannya, tentunya pemerintah harus menyiapkan baik itu dari sisi pendanaan ataupun industri-industri yang berbasis sama, industri mineral milik Negara. ”Jangan sampai kesempatan divestasi sudah diberikan tetapi tidak satupun industri atau pemerintah pusat mengambil over” jelasnya.

Dengan demikinan, menurut satya, menunda divestasi berarti pendapatan negara itu menjadi ikut tertunda. Jadi lebih kepada bagaimana pemerintah mengantisipasi dari seluruh proses renegosiasi yang telah diselesaikan.

Selain itu, katanya yang penting bagi vale sendiri adalah meningkatkan kesadaran mereka terhadap aspek lingkungan hidup karena mereka masih propernya masih berwarna biru belum hijau atau bahkan hitam yang merupakan proses penilaian yang lebih tinggi.

“Lantas yang tidak kalah penting adalah pengembangan dari sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan dari yang ada sekarang,” imbuhnya. (as)

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...